9 Tahapan Pengangkatan PPPK Berdasar Perka BKN Nomor 18 Tahun 2020

Petunjuk teknis (Juknis) pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap I dari honorer K2 dan tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL TBPP) hasil rekrutmen Februari 2019 sudah terbit.

9 Tahapan Pengangkatan PPPK Berdasar Perka BKN Nomor 18 Tahun 2020

Juknis ini tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diterbitkan pada 13 November 2020.   

Baca Juga : 4 BLT Diperpanjang di 2021: BSU Subsidi Gaji, UMKM BPUM, Kartu Prakerja, BST! Yuk Cek Cara Daftar

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan, sesuai juknis PPPK, ada sembilan tahapan dalam pengangkatan PPPK.

"Dalam Perka BKN Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 30, sudah dijabarkan semua tentang tahapan pengangkatan PPPK," kata Bima Haria Wibisana kepada JPNN.com, Selasa (1/12).

Baca Juga : Nadiem Makarim : 2 Kado Istimewa Bagi Guru Honorer dengan Gaji Di Bawah 5 Juta, Simak Syarat dan Cara Dapatnya

Tahapan pengangkatan PPPK sebagaimana diatur di Pasal 30 Perka BKN Nomor 18 Tahun 2020: 

1. Dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah menerima penetapan nomor induk PPPK dari kepala BKN/kepala kantor regional BKN:

Baca Juga : Cek Sekarang ! SK  Insentif/BLT Sudah Terbit, Siap-siap, Guru dan Tenaga Honorer akan Terima BLT 2,4 Juta Selama Tiga Bulan

Baca Juga : 10 Juta KK Akan Mendapatkan Bansos BST Rp600 Ribu, Berikut Cara Daftar dan Cek Namamu Disini

Baca Juga : Seleksi Terbuka PPPK 2021 Kesempatan Bagi Guru Honorer K2, Satu Syarat ini Wajib Dipenuhi Jika Lolos

a. Pejabat pembina kepegawaian (PPK)  dan calon PPPK menandatangani perjanjian kerja yang dibuat menurut contoh dalam lampiran XI Perka BKN. 

b. PPK menetapkan keputusan pengangkatan PPPK yang dibuat menurut contoh dalam lampiran XIIa Perka BKN.

c. Dalam hal terdapat perpanjangan perjanjian kerja, keputusan pengangkatan masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja.

2. Dalam hal keputusan pengangkatan PPPK ditetapkan secara kolektif, dibuat menurut contoh seperti lampiran XIIb dan XIIc Perka BKN. 

Baca Juga : BANTUAN Terbaru Dari Pemerintah ! Bisa Dapat Rp 40 Jt Perkelompok, Cukup Siapkan KTP dan Dokumen Lain, Cek Peryaratan Lengkapnya Disini

Baca Juga : Link dan Cara Daftar BLT UMKM Program BPUM, Sambil Online Dapat Modal Hibah Rp 2,4 Juta, Buruan!

3. Keputusan pengangkatan PPPK disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada kepala BKN/Kanreg BKN di lingkungan wilayah kerjanya,  dan pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat sebelum PPPK yang bersangkutan melaksanakan tugas. 

4. PPPK ditugaskan/ditempatkan pada unit kerja yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan untuk yang bersangkutan. 

5. Gaji dan tunjangan PPPK dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT). 

Baca Juga : CPNS 2019 Jadi yang Terakhir, Kemenpan RB: PPPK untuk Tenaga Guru Lebih Diprioritaskan di Tahun Anggaran 2021

6. Pernyataan melaksanakan tugas sesuai contoh  lampiran XIII Perka BKN. 

7. Surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) tidak berlaku surut dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan menjadi PPPK. 

8. PPPK melaksanakan tugas pada tanggal dan hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan tunjangan dibayarkan mulai bulan berkenaan.

Baca Juga : Cara Cek Keaslian Ijazah di Ristekdikti Dan Solusi Jika Tidak Terdaftar Atau Data Tidak Ditemukan

9. PPPK yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, gaji dan tunjangan dibayarkan mulai bulan berikutnya. Sumber : JPNN.com

Belum ada Komentar untuk "9 Tahapan Pengangkatan PPPK Berdasar Perka BKN Nomor 18 Tahun 2020"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel